PERKEMBANGAN PEMIKIRAN MENGENAI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN MENGENAI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Pengertian Administrasi Dan Pembangunan

Ada berbagai pengertian mengeenai administrasi yang paling berdasar adalah pengertian dari waldo yang menyatakan bahwa administrasi negara adalah species dari genus addministrasi, dan administrasi itu sendiri berada dalam keluarga kegiatan kerjasama antar manusia. Waldo (1992) menyatakan administrasi dan kegiatan kerjasama antar manusia lain adalah derajat rasionalitasnya yang tinggi

            Oengertian pembangunan dapat di tinjau darierbagai segi. Kata pembangunan secara sederhana sering diartikan sebagai proses perubahan kearah keadaan yang lebih baik. Seperti dikatakan oleh seers (1969) disini ada pertimbangan nilai (alue judgment). Atau menurut riggs (1966) ada orientasi nilai yang  menguntungkan (favorable value orientation). Namun ada perbedaan antara arti pembangunan dan perkembangan. Pembangunan adalah perubahan ke arah kondisi yang lebih melalui upaya yang dilakukan secara terencana, sedangkan pembangunan adalah perubahan yang dapat lebih baik atau lebih buruk, dan tidak perlu ada upaya tertentu.

Pembangunan menjadi bahan kajian sebagai disiplinn ilmu, terutama setelah perang dunia kedua (PD  II) dengan lahirnya banyak dunia  baru yang semula merupakan wilayah jajahan. Pembangunan sering dikaitkan dengan modernisasi dan indrustrialisasi. Seperti dikatakan gouled (1977), ketiga-tiganya menyangkut prooses perubahan.pembangunan adalah salah satu bentuk perubahan sosial, modernisasi adalah suatu bentuk  khusus (special case) dari pembangunnan, industrialisasi adalah salah satu segi (a single facet) dari pembangunnan. Seperti dikatakan black, et al (1975) melukiskan modernisasi  sebagai proses di mana terjadi transpormasi masyarakat sebagai dampak revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan adalah pembaharuan, yang juga merupakan suatu bentuk perubaha kearah yang dikehendaki, tetapi lebih berkaitan dengan nilai-nilai atau sistem nilai.

Konsep-Konsep Pembangunan

Pembangunan, menurut litratur-literatur ekonomi pembangunan sering didefinisikan sebagai suatu proses yang berkesimnambungan dari eningkatan pendapatan riil perkapita melalui peninngkatan jumlah dan produktivitas sumber daya. Menuurut adam smith (1776) proses pertumbuhan diawali apbila perekonomian mampu melakukan pembagian kerja (division of labor). Dalam model horrod-domar pertummbuhan ekonomi akan ditentukan oleh dua unsur pokok, yaitu tingkat tabungan (investasi) dan produktivitas capital (capital output ratio). Teori pertumbuhan selanjutnya mencoba menemukan factor-faktor lain, salah satu teori prndapatan bahwa investasi sumber daya manusia mempunyai pengaruhh yang besar terhadap peningkatan produktivitas. Teori human capital ini selanjutnya diperkuat dengan berbagai studi empiris antara lain untuk amerika serikat oleh Kendrick (1976). Salah satu harapan atau anggapan dari pengikut aliran teori pertumbuhan adalah bahwa hasil pertumbuhan akan dapat dinikmati masyarkat sampai di lapisan yang paling bawah.

Meskipun pembangunan harus berkeadilan, namun disadari bahwa pertumbuhan tetap penting. Masih dalam rangka mencari jawaban terhadap tantangan peradigma keadilan dalam pembangunan, perkembangan pendekatan kebutuhandasar manusia atau BHN  disusun untuk menyediakan barang dan jasa dasar bagi masyarakat miskin, seperti makanan pokok air dan sanitasi, perawatan kesehatan, pendidikan dasar, dan perumahan walaupun RWG dan BHN mempunyai tujuan yang sama. Beberapa ahli berpendapat juga bahwa pemerataan pendapatan lapangan kerja (serrs, 1970). Menurut teori ini, barang-barang yang dikonsumsi masyarakat miskincenderunng masih bersipat pada tenaga kerja di banding dengan konsumsi maeyarakat yang berpendapatan lebih tinggi. Ada dua aliran dalam teori ketergantungan. Yaitu aliran marxis serta aliran non marxis. Aliran marxis dan non marxis menggunakan kerangka analisis dari teori marxis tentang imperialisme. Aliran ini tidak membedakan secara tajam mana yang termasuk struktur internal dan struktur eksternal.

Dalam pembahasan mengenai berbagai paradigma yang mencari jalan kearah pembangunan yang berkeadilan perlu diketengahken pula teori pembagunan yang berpusat pada rakyat. Paradigma terakhir dalam pembahasan ini, yang tidak dilepaskan dari paradigma pembangunan sosial dan berbagai paradiga didalamnya yang telah dibahas terdahulu, adalah paradigma pembangunan manusia.menurut paradigma ini, tujuan utama pembangunan adalah menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat menikmati kehidupan yang kreatif, sehat dan berumur panjang. Walaupun tujuan ini sederhana, namun sering terlupakan oleh keinginan untuk eningkatkan akumulasi barang dan modal. Menurut paradigma ini, tujuan pokok pembangunan adalah memperluas pilihan-pilihan manusia (UI Haq, 1995) pengertian ini mempunyai dua sesi. Pertama, pembentukan kemampuan/ kapabilitas manusia, seperti tercermin dalam kesehatan, pengetahuan, dan keahlian yang memikat. Kedua, penggunaan kemampuan untuk yang telah dipunyai untuk bekerja, untuk menikmati kehidupan  atau untuk aktif dalam kegiatann kebudayaan, sosial dan politik. United Nation Development Program (UNDP), yang mengembangkan indeks pembangunan manusia dan human development indeks (HDI). Indeks ini merupakan indicator komposit/gabungan yang terdiri dari tiga ukuran, yaitu. Kesehatan (sebagai ukuran longevity), pendidikan (sebagai ukuran knowledge), dan tingkatan pendapatan riil (sebagai ukuran living standards). Demikin berbagai aliran pemikiran dalam studi pembangunan yang berkembang selama ini.

Perkembangann Pemikiran Dalam Ilmu Administrsi Negara

                Sebagai mana disiplin ilmu0ilmu lainya, dan seperti juga konsep-konsep mengenai pembangunan yang telah di uraikan di atas ilmu administrasi negara juga berkembang selama kurang lebih satu abad, administrasi negara telah mengalami perjalanan yang panjang, dan sebagai disiplin ilmu mengalami pasang surut. Berbagai cara dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan konseptual ilmu administrasi negara, antara lain mettode pendekatan matrixs loccus dan foccus (2x2  matrixs) dari golembiewski (1977) yang menghasilkan empat fase dalam perkembangan ilmu adminnistrasi negara. Fase-fase tersebut adalah (1) fase perbedaan analisis politik dari administrasi (2) fase perbedaan kongkrit politik dari adminstrasi, (3) fase manejemen dan (4) fase orientasi terhadap kebijaksanaan publik nikolas hendri (1995) menggunakan pendekatan lain. Yaitu teori deskriftif, noratif, asumtif dan instrumental, hendry mengenali tiga soko guru pengertian (devining pillras) administrasi negara, yaitu: (1) perilaku organisasi dan perilaku manusia dalam organisasi publik, (2) teknologi manejemen dan lembaga-lembaga pelaksan kebijaksanaan, dan (3) kepentingan publik yang berkaitan dengan perilaku etis individual ab urusan publik.

            Henri mengetengahkan lima paradigma yang dalam administrasi negara, yaitu (1) dikotomi politik/administrasi (2) prinsip-prinsip administrasi serta tantangan yang timbul dan jawaban terhadap tantangan tersebut, (3) administrasi neegara sebagai ilmu politik, (4) administrasi negara sebagai manajemen (5) administrasi negara sebagai administrasi negara. Berbagai cara pendekatan tersebut perlu dipahami oleh pelajar ilmu administrasi negara.

Mmeskipun telah berkembang sebagi bidang studi tersendiri, administrasi negara masih saja menghadapi kesulitan untuk memisahkan diri dari ilmu politik. Sementara itu pendekatan scintific yang dirintis oleh taiylor (1912) pada masa sebelumnya dan di perkuat  antara lain oleh payol (1916) dan gulick (1937) mulai memperoleh tandingan dari para teoritis yang mulai menerapkan penddekatan hubungan manusia dan ilmu-ilmu perilaku (behavioral sciences) kedalam teori-teori administrasi dan organisasi. Para pakar administrasi nnegara  berusaha mencari jalan keluar. Selain harus mengenali kompleksitas perilaku manusia untuk dapat sah menjadi ilmu menurut dahl (1947) administrasi negara dapat mengatasi persoalan nilai atau norma dan berbagai situasi administrasi dan memperhitungkan hubungan antara administrasi negara dan lingkungan sosialnya.

Pemikiran dalam administrasi yang berkembang kemudian adalah administrasi yang partisipasif, yang menepatkan administrasi ditengah-tengah masyarakat dan tidakk diatas atau terisolasi darinya (montogomery 1988) pemikiran ini selain ingin menempatkan administrasi sebagai instrumen demokrasi juga mencoba menggunakan administrasi sebagai alat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, mengingat pentingnya peran etika dalam administrasi pembangunan, perkembangan, pemikiran dan kerangka teorinya dibahas tersendiri berikut ini.

Etika administrasi

Etika dan administrasi

Dunia etika adalah dunia filsafat, nilai, dan norma dunia administrasi adalah dunia keputusan dan tindakan. Etika bersifat abstrak dan berkenaan dengan persoalan baik dan buruk, sedangkan administrasi asalah kongkrit dan harus mewujudkan apa yang diinginkan (get the job done)

Jejak Rohr (1989), pakar masalah etika dalam birokrasi, yang menggunakan eika dan moral dalam penbgertian yang kurang lebih sama, meskipun untuk kepentingan pembahasan lain, misalnya dari sudut fisafati, memang ada perbedaan. Peran etika administrasi mengambil wujud yang lebih terang belakangan ini saja, yakni kurang lebih dalam dua dasarwarsa terakhir ini. Persoalannya sekarang adalah apa jaminan dan bagai mana  menjamin kewenangan itu digunakan secara benar dan tidak secara salah atau secara baik dan secara tidak buruk.

Pendekatan

Secara garis besar ada dua endekatan yang dapat diketengahkan untuk mewakili banyak pandangan mengenai adminitrasi negara yang berkaitan dengan etika , yaitu (1) pendekatan teleologi dan (2) pendekatan deontologi. Pertama pendekatan teleologi. Pendekatan teleologi terhadap etika administrasi berpangkal tolak bahwa apa yang baik dan buruk atau apa yang seharusnya dilakukan oleh administrasi, acuan utamanya adalah nilai kemanfaatan yang akan diperoleh atau dihasilkan, yakni baik atau buruk dilihat dari konsekuensi keutusan atau tndakan yang di ambil dalam konteks administrasi negara pendekatan teleologi mengenai baik dan buruk ini di ukur antara lain dari pencapaian sasaran kebijaksanaan-kebijaksanaan publik (seperti pertumbuhan ekonomi, pelayanan kesehatan, kesempatan untuk mengikuti pendidikan, kualitas lingkungan) pemenuhan pilihan-pilihan masyarakat atau perwujudan kekuasaan organisasi, bahkan kekuasaan per orangan kalo itu menjadi tujuan administrasi.

Fox (1994) mengetengahkan tiga pandangan yag menggambarkan pendekatan deontologi dalam etika administrasi ini. Pertama, pandangan mengenai keadilan sosial. Yang muncul bersama perkembangan konsep administrasi negara baru. Pandangan etika kebijakan bertumpu pada

Etika perorangan dan etika organisasi

            Dalam membahas etika dalam organisai,sejumlah pakar membedakan antara etika perorangan (personal ethics) dan etika organisasi.etika perorangan menentukan baik atau buruk perilaku individual seseorang dalam hubungannya dengan orang lain dalam organisai.etika menggariskan konteks tempat keputusan-keputusan etika progam itu di bentuk (vasu,stewart dan  

Administrsi pembangunan

Administrasi pembangunan bersumber dari administrsi negara.dengan demikian, kaidah-kaidah umum administrasi negara berlaku pula pada administrasi pembangunan.namun administrasi pembangunan memberi perintah lebih luas dari pada hanya membahas penyelanggaraan administrsi pemrintahan dalam pengertian umum,administrsi pembangunan bersifat dinamis dan inovatif,karena menyakut upaya mengandalkan perubahan-perubahan sosial.

Dimensi spesial dalam admimistrsi pembangunan

Pertimbangan dimensi ruanng dan daerah dalam administrsi pembangunan memiliki cara pandandang atau pendekatan (heaphy,1971).cara pandang pertama menyebukan bahwa dimeensi ruang dan daerah dalam perencanaan pembangunan adalah perencanaan pembanguna bai suatu kota,daerah ,ataupun wilayah.kebijaksanaan yang menyangkut dimensi ruang dalam administrasi pembangunan dipengaruhi oleh banyak faktor,disamping sistem pemerintah,politik,dan ekonomi sebagai mana disebutkan diatas,juga oleh pandangan eideologi,kemampuan sumber daya manusia didaerah,pengelompokan wilayah,perubahan sosial,dan lain sebagainya.

Kebijakan publik dalam administrsi pembangunan

Kebijakan publik (public ppolicy) merupakan bidang kajian yang berkembang pesat pada dasawarsa 1980-an.bidang kajian ini,yang oleh banyak ahli dipandang sebagai suatu subdisiplin atau sub-field,menjadi bidang kajiann ilmu administrsi dan ilmu politik,bahkan oleh henry (1995) diidentifikasi sebagai berada di antara (twilight zone) keda di siplin ilmu itu,ilmu ekonomi khususnya ekonomi politik juga mempunyai kontribusi yang kuat pada studi kebijaksanaan. Dye (1995), eulau dan prewitt (1973) dan peters (1993). Menurut dye (1995) kebilak sanaan publik adalah apa saja yang dilakukan dan tidak dilakukannoleh pemerintah mengenai masalah. Eulau dan prwitt (1979) mendefinisikan kebijaksanaan sebagai sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsosten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya. Sedangkan peters (1993) mengertikan kebijakan publik sebagai total kegiatan pemerintah, baik yang dilakukan langsung atau melalui  pihak lain. Analisis kebijakan publik adalah upaya menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang dibutuhkan untuk suatu kebijaksanaan.

Metode pendekatan

Berbagai metode pendekatan dalam analisis kebijaksanaan publik telah dikembangkan. Untuk memahami dan menjelaskan kebijaksanaan publik, dye menunjukan dan hanya sembilan model, yakni model institusional, proses, kelompok, elite, rasional, inkremental, teoripermainan (theori) pilihan publik (public choice) dan sistem. Henry lebih lanjut membagi modelnya dalam dua kelompok yakni sebagai proses dan sebagai keluaran (out put) sebagai proses ia menggolongkan enam model yakni model elite, kolmpok, sistem, institusional, neo-intsitusional, dan anarki yang diatur (organized anarchy) dari segi output ia mengenal tiga model yakni inkremental, rasional, dan perencanaan strtegis. Pendekatan proses lebih bersifat deskriptif, sedangkan pendekatan output lebih bersipat preskriptf, prekriptif dimaksudkan bahwa dengan pendekatan yang baik maka hasil atau isi dari kebijaksanaan publik akan menjadi lebih baik pula. Bukan maksudnya disini untuk membahas model-model terseut. Yangg patut dicatat adalah bahwa banyak kebijaksanaan tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu model, tetapi merupakan gabungan dari berbagai model.

Kebijaksanaan publik dan pembangunan

Seperti dikemukakan di atas kebijaksanaan publik dapat dilihat dari (1) mengapa dan bagai mana (why dan how) yang mencoba memahami pekerjanya kebijaksanaan publik tanpa terkait dengan isinya, dan (2) apa (what) yang memberi perhatian pada substansi kebijaksanaan publik dan mencari pemecahan atas masalah yang dihadapi kebijaksanaan publik. Dalam kontek pembahasan ini dan dalam studi-studi kebijaksanaan publik, pengetahuan mengenai keduanya memang diperlukan para pengambil kebijaksanaan yang tidak memahami metodologi enetapan kebijaksanaan publik, dapat menanggung resiko mengambil pendekatan yang menyebabkan hasil atau dampak kebijaksanaan publik tidak sesuai dengan yang dimaksud. Oleh karena itu pengetahuan mengenai kebijaksanaai publik dan berbagai aspeknya perlu dimiliki oleh para pelajar administrasi pembangunan yang amat pentng adalah mempelajari dam memahami kondisi lingkungan kebijaksanaan publik di negara berkembang yang berbeda dengan dinegara- negara maju dna mempengaruhi kebijaksanaan berfungsinya administrasi pembangunan dinegara berkembang serta proses penetapan kebijaksanaan publik untuk pembangunan (lihat kartasasmita, 1995)