Perkembangan Pemikiran Mengenai Administrasi Pembangunan

Perkembangan Pemikiran Mengenai Administrasi Pembangunan

Pemengertian Administrasi dan Pembangunan

Administrasi menurut Waldo yaitu kegiatan kerjasama antaramanusia dengan tujuan yang ingin dicapai serta untuk mencapainya. Administrasi negara sering pula diartikan dengan pemerintahan. Tapi sebagai negara tentu harus ada asas, pedoman, dan tujuan, yang menjadi landasan administrasi negara.

Kata pembangunan sering diartikan sebagai proses perubahan kearah keadaan yang lebih baik. Terdapat perbedaan antara pembangunan dan perkembangan. Pembangunan adalah perubahan ke arah kondisi yang lebih melalui upaya yang dilakukan terencana, sedangkan perkembangan adalah perubahan yang dapat lebih baik atau lebih buruk, dan tidak perlu ada upaya tertentu. Pembangunan sering dikaitkan dengan moderenisasi dan industrialisasi. Pembangunan adalah salah satu bentuk perubahan sosial, moderenisasi adalah suatu bentuk khusus dari pembangunan, dan industrialisasi adalah salah satu segi dari pembangunan.

Konsep-konsep Pembangunan

Menurut Adam Smith proses pertumbuhan diawali apabila perekonomian mampu melakukan pembagian kerja. Harrod-Domar (1946) pertumbuhan ekonomi ditentukan tingkat tabungan (investasi) dan produktivitas kapital. Sedangkan Athur Lewis (1954) dengan model surplus of labor lbh menekankan pada peranan jumlah penduduk. Kemudian berkembang model neo-klasik dimana mulai menggunakan teknologi.menurut Becker (1964) peningkatan produktivitas tenaga kerja dapat didorong melalui pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kesejahteraan. Untuk menciptakan kreasi dan inisiatif dengan kegiatan inovatif dan produktif dapat dilakukan dengan perdagangan.

Rostow (1960) mengemukakan 5 tahap proses pembangunan yang harus dilalui suatu negara, yaitu tahap tradisional society, preconditions for growth, the take-off, the drive to mathurity, dan the age of high mass-cosumption. Sedangkan menurut Chenery dan Syrquin (1975) transformasi perekonomian terjadi apabila perekonomian yang didominasi pertanian menjadi didominasi sektor industri dan jasa.harapan dari teori pertumbuhan adalah hasil pertumbuhun dapat dinikmati sampai lapisan paling bawah. Kemudian muncul paradigma pembangunan sosial untuk menyelenggarakan pembangunan yang lebih berkeadilan. Tidak sapai disitu pertumbuhan dan pemerataan tidak kalah penting, maka muncul model pemerataan dengan pertumbuhan, yaitu pemerintah mempengaruhi pembangunan sehingga produsen mendapat kesempatan meningkatkan pendapatan.

Perkembangan teori ekonomi dan pembangunan tidak luput dari pengaruh ideologi dan politik. Salah satunya teori ketergantungan. Terdapat dua aliran. Yaitu aliran Marxis dan Neo-Marxis, serta aliran non Marxis.

Untuk menuju arah pembangunan yang berkeadilan perlu mengetengahkan teori pembangunan yang berpusat pada rakyat. Memberikan peran individu bukan seagai objek, melainkan penentu tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Kemudian muncul paradigma terakhir yaitu pembangunan manusia. Tujuan utamanya menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat menikmati kehidupan yang kreatif, sehat dan berumur panjang. Terdapat 4 unsur penting dalam paradigma ini, yaitu: peningkatan produktivitas, pemerataan kesempatan, kesinambungan pembangunan, dan pemberdayaan manusia.

Perkembangan Pemikiran dalam Ilmu Administrasi Negara

Golembiewski (1977) dalam menganalisis perkembangan ilmu administrasi negara menggunakan metode pendekatan matrik locus dan focus yang terbagi 4 fase, yaitu: fase perbedaan analitik politik dari administrasi, fase perbedaan konkrit politik dari administrasi, fase manajemen, dan fase orientasi terhadap kebijakan publik. Lain dengan Necholas Henry dalam administrasi negara terdapat 5 paradigma, yaitu; dikotomi politik, prinsip administrasi serta tantangan dan jawaban atas tantangan tersebut, administrasi negara sebagai ilmu politik, administrasi negara sebagai manajemen, dan administrasi negara sebagai administrasi negara.

PD II membawa dampak besar pada administrasi negara. Simon (1947) mengetengahkan pandangan intin dari administrasi adalah pengambilan keputusan. Dahl mengembangkan bahwa administrasi sebagai ilmu perlu mengembangkan studi-studi perbandingan dalam administrasi Negara. George F. dkk membentuk Comperativ Administrations Group (CAG) tahun 1960 untuk mengembangkan studi administrasi negara, yang kemudian melahirkan konsep administrasi pembangunan. Sekitar tahun 1968 pakar ilmu administrasi mengadakan pertemuan yang dikenal Minnowbrook Conferency, kemudian melahirkan gerakan yang disebut administrasi negara baru (new public administration) yaitu mengatasi masalah-masalah sosial dalam masyarakat..

Memasuki dasawarsa 80-an tampil manajemen publik. Perkembangan pemikiran administrasi menitikberatkan administrasi yang partisipatif sebagai instrumen demokrasi, bahwa apa yang dapat dilakukan masyarakan hendaknya jangan dilakukan oleh pemerintah.

Etika Administrasi

Etika dan administrasi

Nicholas Henry (1995) berpandangan ada tiga perkembangan yang mendorong berkembangnya konsep etika dalam ilmu administrasi, yaitu (1) hilangnya dikotomi politik-administrasi, (2) tampilnya teori-teori pengambilan keputusan di mana masalah prilaku manusia menjadi tema sentral dibandingkan dengan pendekatan sebelumnya, seperti rasionalitas dan efisiensi, (3) berkembangnya pandangan-pandangan pembaharuan, yang disebut counterculture critique, termasuk di dalamnya kelompok administrasi negara baru.

Secara garis besar ada dua pendekatan yang dapat diketengahkan untuk mewakili banyak pandangan mengenai administrasi negara yang berkaitan dengan etika, yaitu Pertama, pendekatan teleologi. Pendekatan teleologi terhadap etika administrasi berpangkal tolak bahwa apa yang baik dan buruk atau apa yang seharusnya dilakukan oleh administrasi, acuan utamanya adalah nilai kemanfaatan yang akan diperoleh atau dihasilkan, yakni baik atau buruk dilihat dari konsekuensi keputusan atau tindakan yang diambil. Kedua, pendekatan deontologi. Pendekatan ini berdasar pada prinsip – prinsip moral yang harus ditegakkan karena kebenaran yang ada dalam dirinya, dan tidak terkait dengan akibat atau konsekuensi dari keputusan atau tindakan yang dilakukan. Asasnya adalah bahwa proses administrasi harus berlandaskan pada nilai-nilai moral yang mengikat.

Etika Perorangan dan Etika Organisasi

Etika perorangan menentukan baik atau buruk perilaku individual seseorang dalam hubungannya dengan orang lain dalam organisasi. Etika organisasi menetapkan parameter dan merinci kewajiban – kewajiban (obligations) organisasi, serta menggariskan konteks tempat keputusan – keputusan etika perorangan itu dibentuk.

Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan bersumber dari administrasi negara. Kaidah-kaidah umum administrasi negara berlaku pula pada adaministrasi pembangunan. Namun administrasi pembangunan memberi perhatian lebih luas daripada hanya membahas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, seperti memelihara keamanan, hukum dan ketertiban, memberikan pelayanan publik, dan menyelenggarakan hubungan dengan negara lain. Administrasi pembangunan jarang diterapkan di negara maju, peranan pemerintah relatif kecil, karena istitusi masyarakat talah berkembang. Sedangkan di negara berkembang pemerintah adalah institusi yang paling maju. Maka dari itu tanggung jawab pembangunan berada di pemerintan.

Terdapat dua batasan pengertian administrasi pembangunan. Pertama upaya untuk mengenali administrasi negara dalam pembangunan. Kedua tercakup kehendak untuk mempelajari dengan cara bagaimana membangun administrasi negara dan tugas pembangunan. Yangpenting adalah perhatian dan komitmen terhadap kepentingan publik yang dapat menjadi ukuran bagi kredibelitas dan akuntabilitasnya.

Dimensi Spesial dalam Administrasi Pembangunan

Dimensi ruang dan daerah dalam perencanaan pembangunan adalah perencanaan pembangunan yang lepas dan mandiri bagi suatu kota, daerah, ataupun wilayah. Pembangunan di daerah tentunya adalah bagian dari pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan juga merupakan instrumen penentuan alokasi sumber daya pembangunan dan lokasi kegiatan di daerah yang telah direncanakan secara terpusat untuk mencegah kesenjangan ekonomi antar daerah.

Ada beberapa aspek dari dimensi ruang dan daerah yang berkaitan dengan administrasi pembangunan. Aspek pertama regionalisasi, mempertajam focus dalam lingkup ruang yang jauh lebih kecil dalam suatu negara. Aspek kedua, yaitu ruang, yaitu lingkungan fisik yang mempunyai hubungan fungsional dengan objek dan manusia yang terpisah dalam ruang-ruang. Secara spesipik tata ruang adalah upaya mewujudkan tata ruang yang terencana dengan memperhatikan keadaan lingkungan yang terkait lainnya. Aspek ketiga adalah otonomi daerah.  Masyarakat di suatu negara tidak hanya tingap di pusat pemerintahan, tetapi juga ditempat terpencil jauh dari pemerintahan, oleh karena itu daerah terpencil itu perlu diatur untuk mengurus rumaha tangganya sendiri. Aspek Keempat, adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat dan aparatur pemerintah menjadi stakeholder dalam prumusan, implementasi, dan evalasi dari setiap upaya pembangunan. Aspek Kelima, keragaman danlam kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang bersifat nasional harus luwes, agar aparat pemerintah dibawahnya dapat mengembangkan dan memodifikasi kebijaksanaan tersebut sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.

Kebijaksanaan Publik dalam Administrasi Pembangunan

Menurut Dye (1995) kebujaksanaan publik adalah memahami dan mengartikan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah, yang menyebabkan atau mempengaruhinya dan dampak dari kebijaksanaan publik tersebut. Sedangkan analisa kebijaksanaan adalah upaya menghailkan dan mentransformasikan informasi yang dibutuhkan untuk suatu kebijaksanaan, dengan berbagai metode penelitian dan pembahasan untuk menyelesaikan masalah.

Banyak yang menganggap kebijaksanaan publik lebih dekat kepada administrasi negara daripada ilmu politik. Kebijkasanaan publik dari segi politik memberikan perhatian kepada subtansi dibandingakan dengan administrasi negara yang memperhatikan masalah-masalah perencanaan, pilihan, pelaksanaan, evaluasi, evisiensi, efektivitas, produktivitas dan yang berkaitan dengan isi dari kebijakan itu sendiri. Pandangan tersebut diliput kuat oleh ilmu ekonomi politik dan ekonomi perencanaan, merupakan kajian ekonomi atas kebijaksanaan pemerintah dalam mempengaruhi jalanya perekonomian. Caiden (1991) memformulasikan bahwa kebijaksanaan publik produk administrasi negara sebagai alat untuk mempengaruhi kinerja pemerintah dalam mengemban amanat untuk kepentingan publik.

Untuk memahami dan menjelaskan kebijaksanaan publik, Dye menunjukkanadanya sembilan model, yakni model institusional, proses, kelompok, elite, rasional, inkremental, teori permainan, pilihan publik, dan sistem. Sedangkan Henri membagi menjadi dua, yaitu sebagai proses dan sebagai keluaran